Bupati Henrikus belum Terima Laporan dari Disdik SD Disegel

(novi saputra/ Tribun Pontianak)

Segel- Keluarga pemilik lahan memperlihatkan dua SDN yang mereka segel sebagai bentuk kekecewaan terhadap pembayaran tanah yang tak kunjung dibayar ole pemerintah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Penyegelan SDN 08 dan SDN 17 yang terletak di Kecamatan Benua Kayong terus berlanjut. Bahkan pemilik tanah mengaku siap tumpah darah meskipun pada dasarnya ia mau memberikan tenggat waktu pembayaran kepada Pemrintah Daerah. dikhawatirkan  proses belajar mengajar yang dimulai 6 Januari terhambat.

“Kemarin malam meskipun bukan pertemuan resmi ada orang dari Dinas Pendidikan yang nyuruh segelnya dibuka sama tanaman dihalaman sekolah dicabut. Katanya kalau tidak saya akan dipolisikan,”ujar anak dari pemilik tanah, Asri kepada Tribunpontianak.co.id , Kamis (2/1/2014).

Kata Asri pihaknya siap memberikan tenggat waktu pembayaran, namun minimal dalam klausul yang diajukan harus diatas materai Rp 6 ribu. Dan disaksikan oleh aparat Desa maupun Kecamatan. “Yang jadi pertanyaan apa tidak boleh bercocok tanam di tanah sendiri. Bukan apa janji pembayaran sudah sejak dua tahun lalu kemudian terakhir Agustus 2013. Masa’ kita dibohongi terus oleh Dinas Pendidikan,”katanya.

Kata Asri, jika portal tidak dibuka pihak Dinas Pendidikan berencana akan membongkar segel dan tanaman bersama aparat Satpol PP.”Kami bersama anggota keluarga lain siap tumpah darah, tolonglah janji jangan sekedar janji bukannya kami tak mau ada orang sekolah disini tetapi yang menjadi hak kami tolonglah dibayarkan,”ujar pria yang berdomisili didepan Sekolah ini.

Sementara saat ditemui pada 31 Desember lalu, Bupati Ketapang, Henrikus menuturkan belum menerima laporan dari Dinas Pendidikan. Dan Iapun mengetahui masalah ini dari media massa.

“Belum saya terima laporannya, minimal jika ada masalah seperti ini dari Dinas apapun itu cepat segera lapor kita carikan solusinya jangan dibiarkan anak-anak mau sekolah nanti susah,”kata Henrikus di pendopo Bupati Ketapang

Henrikus menceritakan masalah seperti ini memang sudah ebberapa kali terjadi. Kelemahan memang ada pada administrasi di masa lampau agar tak terus terulang Pemerintah lah yang haru sigap menangani agar masyarakat tak menjadi korban.

“Kalau di Negeri Baru sertifikatnya punya orang, makanya harus diurus cepat-cepat tak lama lagi liburan selesai. dulu kan mana ada istilah sertifikat ini sertifikat itu, banyak perumahan pemerintah atau kantor-kantor yang didirikan diatas tanah tanpa sertifikat dimiliki pemerintah,”katanya.

 

Penulis: novi saputra

Editor: Jamadin

Sumber: Tribun Pontianak